Kado Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia ke 66

Kejadian ini sudah terjadi tahun 2011 tapi masih teringat hingga kini. Dalam keadaan terluka akibat kecelakaan, saya di bawa sopir angkutan umum dan seorang kakek ke salah satu rumah sakit pemerintah di kawasan Jakarta Timur. Apa daya, tak satu pun yang mau menerima saya. Saya masih mengingat kalimat yang terucap dari seorang satpam yang keluar dari UGD. “Maaf, UGD penuh,” katanya. “Tapi saya kecelakaan,” kata saya. Satpam itu kemudian kembali masuk UGD dan kembali seorang diri. Tak ada satu pun tim medis yang keluar dan melihat keadaan saya. “Maaf, bu. Sebaiknya ibu cari rumah sakit lain,” katanya. Sopir angkutan umum yang membawa saya sempat bersitegang dengan satpam. Saya tahu satpam itu panik dengan kondisi saya. Entah kekuatan apa yang membuat saya kemudian meminta sopir membawa saya ke salah satu rumah sakit swasta masih masih berada di kawasan Jakarta Timur. Saya seolah mendapat kekuatan untuk tenang sehingga mampu menghubungi suami menggunakan telepon genggam sopir angkutan umum.

Selamat ulangtahun IDI

Mobil angkutan umum itu kemudian melaju membelah jalanan macet menuju UGD rumah sakit swasta. Saat saya tiba, tim medis langsung menangani saya. Saya ditanya tentang berbagai hal. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tetap sadar berpikir. “Bu, kami minta ijin untuk menggunting celana jeans ibu,” kata seorang dokter. “Silakan dokter,” kata saya. Dokter menanyakan apakah saya sudah mengabarkan keluarga atau belum. Dan saya mengatakan bahwa saya telah mengabarkan suami saya. 

Tak lama, suami saya tiba. Saya yang sedari tadi menahan air mata, kemudian menangis saat melihat suami. Suami memeluk saya. Seorang dokter mendekati saya dan suami. “Bu, sore ini langsung operasi ya,” kata dokter. Teryata kaki saya patah, urat jempol kaki kiri saya putus sehingga harus dilakukan penanganan secepat mungkin. Sambil menunggu jadwal operasi, teman-teman datang tanpa henti. Rasa sakit yang awalnya tak terasa tiba-tiba muncul. Sakitnya jangan ditanya karena terlalu sakit. Syukurlah, operasi berlangsung lancar. Kaki saya dipasang pen luar di empat titik. Setelah dirawat delapan hari di rumah sakit, saya diijinkan rawat jalan.

Di rumah, banyak yang yang berkunjung dan tentu saja menanyakan kronologi kejadian. Saya pun bercerita tentang kondisi saya yang ditolak rumah sakit. “Bu, ibu seharusnya tidak boleh ditolak. Rumah sakit harus menerima pasien UGD apalagi kondisi kecelakaan seperti ibu,” kata salah satu tetangga saya. Dalam kondisi darurat, rumah sakit wajib untuk memberikan pertolongan pertama walaupun UGD penuh. Saya terhentak dengan kenyataan ini. Saya kemudian meminta pertimbangan kenalan dokter-dokter yang lain. Saya kemudian menulis surat pembaca di media cetak untuk menceritakan pengalaman saya.

Saya tak tahu alasan mengapa ada penolakan dari rumah sakit dengan kondisi saya seperti itu. Di satu sisi saya bersyukur ada rumah sakit yang menolong saya. Memang, saat surat pembaca itu terbit di media cetak pihak rumah sakit kemudian datang ke rumah dan menyatakan turut berduka dan minta maaf.  

Saya paham bahwa keberhasilan tugas profesional seorang dokter merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya dibebankan pada profesi dokter tapi juga harus didukung oleh pemangku kebijakan, terutama pemerintah. Carut marutnya sektor kesehatan akan menimbulkan potensi konflik antara rakyat dan dokter. Dokter lndonesia sebagai bagian dari rakyat lndonesia membutuhkan peranan dan keberadaan negara dalam mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa. Harapannya, warga masyarakat dapat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di bidang kesehatan. 

Sumber : IDI 

Saat hari UlangTahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke 66 pada 24 Oktober lalu, dokter-dokter dari seluruh Indonesia melakukan aksi damai untuk menyuarakan Reformasi Sistem Kesehatan dan Reformasi Sistem Pendidikan Kedokteran Yang Pro Rakyat. Peserta aksi terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis dari berbagai daerah. Melalui aksi ini lDl ingin mengajak segenap komponen masyarakat bersama-sama mendorong pemerintah untuk meluruskan kembali kebijakan negara di sektor kesehatan termasuk pendidikan kedokteran yang menjadi salah satu sumber pencetak lahirnya tenaga kedokteran mumpuni bagi bangsa ini.

 

Saya pribadi sangat mendukung sistem pendidikan kedokteran yang pro rakyat. Logika saya, apabila sejak awal sistem pendidikan yang pro rakyat, maka semakin banyak muncul dokter-dokter yang mengutamakan kepentingan rakyat. Namun, untuk menghadirkan sistem pendidikan kedokteran yang pro rakyat, tidaklah mudah. Pelaksanaan tugas profesi dokter masih jauh dari konsep ideal yang diinginkan. Pemahaman masyarakat pada profesi dokter yang minim dan terbatas pada hubungan dokter dan pasien seringkali menimbulkan gesekan antara masyarakat dan dokter saat memberikan layanan kesehatan. Keberadaan dokter dalam pelayanan kesehatan seringkali tidak diimbangi dengan fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan lainnya yang memadai sehingga menimbulkan problem dan berpotensi pada layanan kesehatan yang substandar (dibawah standar).

Logo Aksi damai IDI 

Saya kemudian mendapat informasi bahwa IDI memandang penting untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan sistem pelayanan kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. IDI di satu sisi menyatakan dukungan penuh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menyadari bahwa dokter adalah garda terdepan pelayanan jaminan kesehatan nasional.

Ada beberapa hal yang kemudian di suarakan IDI dalam aksi damai tersebut. Pertama: alokasi pembiayaan untuk obat bagi pasien yang terlalu kecil sehingga menyulitkan bagi dokter untuk memberikan obat dan penanganan terbaik terutama bagi pesefta BPJS dari kalangan rakyat miskin.  Kedua, pelaksanaan JKN masih memerlukan harmonisasi kebijakan dan pengawasan termasuk dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang masih menjadi kendala dalam penerapan program JKN. Di satu sisi, sarana prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKP) masih minim. Terutama, ketersediaan obat, alat kesehatan, dan sarana penunjang Iain yang sangat diperlukan dokter guna menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit yang diderita pasien. Dan masih banyak permasalahan lainnya.

Semuanya permasalahan diatas berujung membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan BPJS, pelayanan substandar, tingginya angka rujukan dan bahkan berpotensi besar meningkatkan hilangnya nyawa manusia yang tidak ternilai harganya. Carut marut ini menjadi realitas yang harus mau diakui dan dibenahi sehingga dokter dapat memberikan layanan sesuai standar layanan medis dan masyarakat tidak dirugikan.

Di satu sisi, pendidikan kedokteran harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya hal yang terkait dengan mahalnya biaya Pendidikan Kedokteran yang pada ujungnya berdampak pada mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dampak tersebut tentu saja membawa dampak yang tragis terutama bagi masyarakat miskin, yang semakin sulit mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah dan murah.

Alhasil, institusi pendidikan kedokteran saat ini telah bergeser dari lembaga pendidikan terprofesi yang luhur menjadi profit oriented. Selain itu, pendidikan kedokteran saat ini semakin mahal, lama, dan tidak pro-rakyat. Seandainya pendidikan kedokteran pro rakyat, maka akan bermuncul dokter-dokter yang pro rakyat sehingga kasus yang pernah saya alami, tak terjadi lagi. Selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia ke 66