LAPORAN UTAMA

Bambang Karnoyudho : Anggaran Cekak Musibah Banyak

Basarnas kekurangan anggaran dan peralatan. Tunggu keppres agar segera keluar dari Departemen Perhubungan. Banyak kerja sama dengan instansi lain untuk menangani bencana beruntun.

Baru sebulan menjabat sebagai Ketua Harian Badan SAR Nasional (Basarnas), Bambang Karnoyudho sudah ketiban tugas berat. Sejak hilangnya pesawat Boeing 737-400 Adam Air KI-574 di perairan Sulawesi, Bambang hampir selalu stand by di Makassar. ''Kalau mau ditinggalkan, kok ya saya tak tega,'' katanya. Terkait dengan tugasnya di Basarnas, berikut petikan wawancara Rach Alida Bahaweres dari Gatra dengan Bambang

Adakah prioritas yang ditetapkan Basarnas dalam menghadapi banyaknya bencana di Indonesia?
Semuanya prioritas. Basarnas memiliki 24 kantor SAR (search and rescue) di seluruh Indonesia. Itu perpanjangan tangan saya di daerah. Kita lihat lokasinya saja. Misalnya, karena Adam Air di Makassar, maka kantor SAR Makassar yang menanganinya. Tetapi, karena lingkupnya besar, maka ditunjuk Komandan Lanud Hasanuddin. Kalau KM Senopati, kami menunjuk Komandan Lanal Semarang.

Hingga saat ini, berapa jumlah anggota Basarnas?
Jumlahnya lebih dari 1.100 orang. Itu anggota tetap SAR. Setiap daerah menggalang dan membina potensi SAR. Mulai mahasiswa hingga LSM. Mereka adalah potensi tim SAR yang bisa digunakan. Begitu pula TNI dan Polri.

Bagaimana dengan perlengkapan yang dimiliki Basarnas?
Memang ada minimal standard yang harus dimiliki setiap kantor SAR. Mungkin jumlahnya kurang memadai. Kendalanya pada pengadaan perlengkapan yang masih terbatas. Ke depan, dengan banyaknya kejadian bisa membuat prioritas pembelian perlengkapan akan dipenuhi.

Selama ini, dari mana biaya operasional Basarnas berasal?
Sampai saat ini, kami masih berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Otomatis anggaran dari Dephub setahun sekali. Kalau dilihat, ya, belum cukup karena tergantung berapa banyak musibah. Tetapi, kalau anggaran telah dipatok tetapi musibah yang datang banyak, ya, kurang juga.

Berapa besar anggaran yang diberikan?
Tidak sampai Rp 220 milyar. Itu untuk setahun dan seluruh Indonesia. Ini juga termasuk biaya gaji pegawai dan anggota. Jadi, kalau dengan anggaran segitu, bisa apa.

Apakah kapasitas wewenang dan sumber daya Basarnas relevan untuk menghadapi bancana beruntun seperti yang terjadi sekarang?
Kami punya standar kantor SAR di daerah. Dengan adanya kejadian beruntun ini, memang kami belum mampu menangani secara keseluruhan. Jadi, kami harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti TNI/Polri yang merupakan potensi SAR. Tanpa mereka, kami belum mampu berdiri sendiri, terutama dari segi peralatan yang belum memadai.

Berarti kurangnya peralatan ini menjadi hambatan dalam kerja tim SAR?
Betul. Peralatan kami kurang. Coba lihat, kami telah banyak mengerahkan potensi SAR mulai dari TNI, tetapi peralatan yang dibutuhkan harus lebih canggih lagi. Berarti IT (teknologi informasi) harus kita miliki. Jangankan peralatan yang seperti itu, yang model lama saja kami belum cukup.

Idealnya, Basarnas itu seperti apa?
Saat ini telah keluar Peratuan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 pada November 2006. Isinya, Basarnas berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Kami sedang menunggu keppres. Memang, kalau mau berkembang, Basarnas harus keluar dari Dephub.

Apa penyebab Basarnas harus keluar dari Dephub?
Masalah anggaran. Anggaran yang paling kecil di Dephub itu anggaran Basarnas. Jadi, kalau Basarnas mau seperti di luar negeri dan bisa menangani seluruh Indonesia, anggarannya harus 10 kali lipat dari sekarang. Kami sedang menyusun kebutuhan SAR. Nanti akan ada badan diklat untuk meningkatkan kemampuan. Jadi, kalau dalam setahun tidak ada musibah, lantas apa kerja mereka. Makanya, kita harus meningkatkan kinerja mereka.