Rach Alida Bahaweres - Travel and LIfestyle Blogger Indonesia

HUKUM
BANK DAGANG BALI
Siap Operasi Setelah KasasiBank Indonesia akan mengajukan PK atas putusan MA yang mengaktifkan lagi Bank Dagang Bali (BDB). Putusan PN Denpasar akan dijadikan bukti baru. BDB siap beroperasi kembali.

Hari-hari mendebarkan bagi 685 mantan karyawan Bank Dagang Bali (BDB) makin dekat. Dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan bank itu kembali beroperasi, mereka pun siap-siap untuk kembali bekerja. Tetapi mereka tetap menanti pembayaran penuh pesangon yang belum dibayarkan ketika mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2004.Koordinator mantan karyawan BDB, Anak Agung Sudiphta Panji, telah meminta agar BDB memenuhi kewajibannya dulu sebelum mempekerjakan mereka kembali. Menurut dia, sisa pesangon yang belum dibayarkan sebesar tiga kali gaji dengan total Rp 21 milyar. ''Kami minta pesangon karena kami tidak mau berandai-andai dan tidak akan mungkin BDB secara simsalabim langsung berdiri,'' kata Sudiphta, seperti dikutip situs Detikfinance.com.Sudiphta mengaku, dengan pesangon itu, hak mereka sebagai karyawan hilang, dan jika ingin kembali bekerja harus mengikuti prosedur seleksi lagi.

Tapi, menurut dia, hal itu lebih baik karena, meski sudah ada putusan MA, nasib BDB masih belum jelas. ''Mendingan kami menuntut hak pesangon. Kalau BDB benar-benar berdiri, urusan nanti,'' katanya.Janji mempekerjakan kembali para karyawan itu dilontarkan pengacara BDB, Bachtiar Yacob. Dalam sebuah diskusi di kantor DPRD Bali, Selasa dua pekan lalu, Yacob mengatakan, jika BDB berdiri kembali, mantan karyawannya akan dipekerjakan lagi. ''BDB selama ini merasa tak pernah mem-PHK karyawannya,'' tutur Yacob.

Diskusi itu digelar setelah keluar putusan MA yang membatalkan likuidasi BDB. Dalam putusan bernomor 473 K/TUN/2005 bertanggal 4 September 2006 itu, MA meminta Bank Indonesia (BI) mencabut Surat Keputusan BI Nomor 6/6/KEP.GBI/2004, tanggal 8 April 2004, yang mencabut izin usaha BDB. MA juga mewajibkan BI memulihkan harkat dan martabat BDB.Putusan ini sementara memang menjadi kemenangan bagi mantan pemegang saham pengendali BDB, I Gusti Made Oka. Saat BDB dilikuidasi BI, Oka melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan pembatalan atas putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 2 Juni 2004.Di tingkat pertama, perlawanan Oka berhasil. Lewat putusannya Nomor 089/G.TUN/2004/PTUN-Jkt, tanggal 24 Juni 2004, PTUN Jakarta meminta pencabutan izin usaha PT Bank Dagang Bali ditunda.

Giliran pihak BI yang tidak puas dan melakukan banding atas putusan itu. Menurut pihak BI saat itu, putusan tersebut belum memperhatikan prinsip-prinsp bank sebagai lembaga kepercayaan publik.Selain itu, pihak BI menilai putusan itu tidak memperhatikan kelangsungan sistem perbankan nasional secara keseluruhan. Pihak BI khawatir, putusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. ''Karena pemerintah telah mengganti hampir seluruh dana masyarakat melalui program penjaminan,'' kata Deputi Kepala Biro Komunikasi BI saat itu, Erwin Riyanto, dalam sebuah siaran pers.Di pengadilan tingkat banding, giliran BI yang menang. Dalam putusan Nomor 33/B/2005/PT.TUN.JKT, 13 Mei 2005, majelis hakim PT TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta.

Dengan demikian, BDB tetap dalam kondisi terlikuidasi. Pihak DBD yang diwakili I Gusti Made Oka pun melayangkan kasasi ke MA, yang kemudian memenangkan BDB.Lagi-lagi putusan itu membuat BI tidak puas. Mereka pun kini tengah siap-siap mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan itu. Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI, Budi Mulya, pihaknya sudah menyiapkan materi PK dengan mengajukan beberapa bukti baru (novum).Salah satunya, menurut Budi, adalah putusan Pegadilan Negeri (PN) Denpasar pada 2004 yang mengesahkan pencabutan izin usaha BDB. ''Dengan putusan itu, sebenarnya putusan BI untuk melikuidasi BDB sah secara hukum,'' kata Budi kepada Gatra.

Putusan PN Denpasar ini, menurut Budi, sepertinya tidak dilihat MA sebagai pertimbangan hukum dalam memutus kasasi. ''Karena itu, kami mengajukan PK, meski pada dasarnya kami menghormati keputusan MA,'' tuturnya.Sementara itu, MA menyatakan belum mengetahui tantang rencana PK yang akan diajukan BI. Menurut juru bicara MA, Djoko Sarwoko, kasus itu sudah cukup lama, dan dia tidak mengikuti lagi perkembangannya. ''Sementara ini, saya belum tahu mengenai perkara itu karena saya juga tak menanganinya,'' katanya kepada Gatra.Dengan diajukannya PK oleh BI, menurut pakar hukum perbankan Pradjoto, putusan kasasi MA yang memenangkan BDB itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Meski begitu, konsekuensi putusan itu tetap berjalan selama belum ada putusan PK yang membatalkannya. Artinya, menurut Pradjoto, BDB kini secara hukum telah berstatus sebagai bank yang tidak terlikuidasi.Dia menilai, proses hukum antara BI dan BDB ini adalah sesuatu yang wajar. ''Banyak contoh kasus antara bank sentral dan bak komersial, tetapi saya tak ingat lagi,'' tuturnya. Menurut Pradjoto, perkara gugat-menggugat antara bank komersial dan bank sentral ini tidak ada hubungannya dengan regulasi perbankan nasional.Karena itu, dengan putusan MA itu, sementara ini BI mestinya mengembalikan aset-aset BDB yang diambil alih tim likuidasi BI.

''Hak-hak sebagai perbankan BDB dipulihkan kembali oleh BI,'' kata Pradjoto. Segala kerugian yang ditanggung BDB, menurut dia, juga bisa diminta lewat gugatan perdata oleh BDB.Hanya saja, kata Pradjoto, BDB belum tentu mampu beroperasi kembali karena sudah cukup lama vakum. ''Menghidupkan sebuah bank minimal harus memiliki modal yang tertentu jumlahnya. Dan modal Rp 100 milyar per bank harus dalam waktu dekat tercapai,'' kata Pradjoto. Itu tentu bukan perkara mudah bagi BDB yang telah lama tak beroperasi.
M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres